Senin, 08 April 2013 15:24 wib
JAKARTA - Ormas
Persatuan Indonesia (Perindo) mengingatkan masyarakat untuk kritis pada
hasil survei partai dan calon presiden. Tanpa bersikap kritis,
masyarakat akan tersesat mengikuti jalur persepsi yang dibangun lembaga
survei.
"Rakyat harus kritis dan jangan langsung percaya terhadap hasil survei yang dipaparkan lembaga survei," kata Arya Sinulingga, Wakil Ketua Umum Perindo, Senin (8/4/2013).
Menurut Arya, beberapa lembaga survei memberikan informasi menyesatkan. Dengan tujuan menggiring opini publik. Tujuan penggiringan opini publik itu untuk menaikkan elektabilitas melalui mekanisme persepsi dan penggiringan opini dengan cara-cara tertentu. Indikasinya banyak hasil survei tidak realistis.
Berbagai cara dilakukan beberapa lembaga survei untuk mengutak-atik angka. Dalam catatan Arya setidaknya ada tiga contoh yang bisa dijadikan pelajaran untuk masyarakat agar tidak tertipu lagi dengan hasil survei yang telah diatur sedemikian rupa.
Pertama, hilangnya nama kuat dalam pantauan radar lembaga survei. Hal ini dilakukan untuk mengerek elektabilitas calon lain sesuai pesanan. Sebab tanpa menghilangkan nama tersebut angka elektabilas calon yang memesan survei tak banyak bergerak. "Nama Jokowi sangat kuat. Tapi dihilangkan, supaya nama lain bisa mencuat," kata Arya
Kedua elektabilitas partai yang tiba-tiba mencuat. Padahal tidak ada kejadian luar biasa yang mempengaruhi keterpilihan partai tersebut. Contohnya partai yang pada masa jayanya hanya mendapat angka 7 persen, kini bisa naik dua kali lipat elektabilitasnya. "Padahal masa jaya telah berlalu dan tidak ada kejadian luar biasa yang mempengaruhi keterpilihan partai tersebut," kata Arya.
Ketiga adalah survei pada pemilihan kepala daerah. Di Jakarta dan Jawa Barat. Hasil survei tak sesuai dengan hasil Pilkada.
Arya mengatakan hasil survei yang menyesatkan tidak hanya berdampak pada pemilih. Tapi juga partai, calon presiden, legislatif, kepala daerah yang tidak melakukan survei internal. Sebab pengaturan strategi bisa salah.
Arya berharap supaya lembaga survei yang ada menjaga kredibelitasnya dengan memberikan hasil survei yang murni tanpa pengaturan kepada masyarakat. Sehingga bisa menjadi alat pendikan politik untuk rakyat. "Bukan menggalang opini untuk partai dan capres tertentu," pungkas Arya.
"Rakyat harus kritis dan jangan langsung percaya terhadap hasil survei yang dipaparkan lembaga survei," kata Arya Sinulingga, Wakil Ketua Umum Perindo, Senin (8/4/2013).
Menurut Arya, beberapa lembaga survei memberikan informasi menyesatkan. Dengan tujuan menggiring opini publik. Tujuan penggiringan opini publik itu untuk menaikkan elektabilitas melalui mekanisme persepsi dan penggiringan opini dengan cara-cara tertentu. Indikasinya banyak hasil survei tidak realistis.
Berbagai cara dilakukan beberapa lembaga survei untuk mengutak-atik angka. Dalam catatan Arya setidaknya ada tiga contoh yang bisa dijadikan pelajaran untuk masyarakat agar tidak tertipu lagi dengan hasil survei yang telah diatur sedemikian rupa.
Pertama, hilangnya nama kuat dalam pantauan radar lembaga survei. Hal ini dilakukan untuk mengerek elektabilitas calon lain sesuai pesanan. Sebab tanpa menghilangkan nama tersebut angka elektabilas calon yang memesan survei tak banyak bergerak. "Nama Jokowi sangat kuat. Tapi dihilangkan, supaya nama lain bisa mencuat," kata Arya
Kedua elektabilitas partai yang tiba-tiba mencuat. Padahal tidak ada kejadian luar biasa yang mempengaruhi keterpilihan partai tersebut. Contohnya partai yang pada masa jayanya hanya mendapat angka 7 persen, kini bisa naik dua kali lipat elektabilitasnya. "Padahal masa jaya telah berlalu dan tidak ada kejadian luar biasa yang mempengaruhi keterpilihan partai tersebut," kata Arya.
Ketiga adalah survei pada pemilihan kepala daerah. Di Jakarta dan Jawa Barat. Hasil survei tak sesuai dengan hasil Pilkada.
Arya mengatakan hasil survei yang menyesatkan tidak hanya berdampak pada pemilih. Tapi juga partai, calon presiden, legislatif, kepala daerah yang tidak melakukan survei internal. Sebab pengaturan strategi bisa salah.
Arya berharap supaya lembaga survei yang ada menjaga kredibelitasnya dengan memberikan hasil survei yang murni tanpa pengaturan kepada masyarakat. Sehingga bisa menjadi alat pendikan politik untuk rakyat. "Bukan menggalang opini untuk partai dan capres tertentu," pungkas Arya.
Sumber: 
